Reportase Seminar Online Pre Fornas JKKI

PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN KRISIS KESEHATAN DI PUSKESMAS

26-27 Oktober 2020

Dok. PKMK FK-KM UGM “Pemaparan materi Konsep dan Komponen Puskesmas Disaster Plan”

            Workshop ini merupakan rangkaian dari kegiatan Pre Fornas JKKI yang bertujuan untuk mendorong puskesmas dalam menyusun dan mempersiapkan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di wilayah kerja puskesmas masing - masing. Workshop berlangsung selama 2 hari yang dihadiri oleh 35 peserta melalui daring. Pertemuan pertama membahas terkait dengan konsep puskesmas disaster plan, sistem komando dan logistik kesehatan. Pertemuan kedua membahas terkait dengan surveilans kesehatan, analisis risiko dan pengembangan skenario.

Senin, 26 Oktober 2020

dr. Bella Donna M.Kes menekankan dalam puskesmas disaster plan akan mencakup semua kebutuhan puskesmas dalam kesiapan menghadapi bencana. Dokumen puskesmas disaster plan bukan sesuatu hal yang sulit untuk disiapkan oleh puskesmas. Dokumen ini mencakup kebijakan, analisis risiko peta rawan bencana, pengorganisasian, tugas pokok, SOP, formulir, glossary dan fasilitas. Mengadaptasi pada pandemi sekarang, maka dalam dokumen ditambahkan dengan laboratorium dan surveilans. Dalam pengorganisasian tersebut disusun stuktur organisasi saat bencana berbasis dengan Incident Command System (ICS) atau sistem komando. Pemahaman terkait sistem komando ini lebih diperdalam lagi pada seri materi pengorgansasian. Rencana penyusunan organisasi tersebut harus berdasarkan organisasi sehari - hari puskesmas, sederhana mungkin tetapi mencakup semua kebutuhan. Selanjutnya terkait dengan logistik kesehatan saat bencana di puskesmas, dr. Sulanto Danu menyampaikan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipahami oleh puskesmas saat menerima bantuan logistik, menyimpan logistik dan mendistribusikan logistik kesehatan. Saat penerimaan haru melakukan pengecekan kualitas logistik kesehatan apakah sudah sesuai dengan standar. Semua proses penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian harus terdokumentasi dengan baik.

Pada sesi diskusi peserta menyampaikan bahwa secara terstruktur disaster plan ini masih lemah. Perlu penguatan dari segi kebijakan dan pedoman dari masing - masing daerah. Selama ini rencana kontijensi masih terkait dengan bencana alam, untuk rencana kontijensi penyakit menular sangat jarang kita. Menanggapi hal tersebut sesuai dengan materi yang sudah dipaparkan, dr. Bella Donna menyetujui bahwa skenario yang disusun dalam rencana kontijensi tidak bisa hanya bencana alam saja tetapi juga bencana non alam. Bukan hanya sekedar dokumen yang ditulis atau dicatat, tetapi bagaimana dokumen ini tetap operasional dan bisa dimobilaisasi seefektif mungkin. Dalam hal ini pihak akademisi bisa berperan memberikan policy brief untuk menyampaikan bahwa penting rencana kontijensi untuk COVID-19 berdasarkan data ilmiah yang real.

Selasa, 27 Oktober 2020

            Pertemuan kedua diawali oleh materi surveilans kesehatan oleh Gde Yulian Yogadhita M.Epid, Apt. melalui kegiatan sureveilans kesehatan, puskesmas bisa mengetahui apa yang menjadi masalah dan bagaimana intervensi dan implementasi untuk merespon problem tersebut. Ada kajian terus menerus yang dilakukan pada surveilans kesehatan ini. Tujuan dari bentuk surveilans beragam sesuai dengan prioritas kebutuhan. Inovasi ini dapat dikembangkan dan dimulai dari puskesmas. Kegiatan surveilans ini berkaitan dengan analisis risiko bencana. Hal ini juga disampaikan oleh Madelina Ariani, MPH, melalui analisis risiko bencana maka ada diketahui potensi bencana apa yang menjadi prioritas penanganan. dengan demikian tim surveilans ataupun tim logistik dapat menyusun perencanaan menyesuaikan dengan potensi bencana tersebut. Secara umum 3 langkah analisis risiko yaitu menentukan potensi ancaman bencana, menilai dampak bencana dan menganalisis risiko bencana. Madelina Ariani, MPH juga memperkenalkan beberapa tools sederhana dalam melakukan perhitungan analisis bencana, salah satunya dengan Hazard Vulnerability Analysis (HVA) Tool.

            Pada sesi penugasan Desima Hutapea, SKM dari Puskesmas Sibolangit bersedia menjadai contoh untuk mempraktekkan perhitungan analisis risiko. Beberapa potensi bencana yang terjadi di wilayah kerja Sibolangit adalah erupsi gunung Sinabung, banjir bandang, kecelakaan lalu lintas, longsor, COVID-19. Dari potensi tersebut dilakukan perhitungan banjir bandang dan covid. Banjir bandang dan COVID-19 masuk dalam kategori risiko tinggi setelah melakukan analisis. Selama ini di daerah rencana kontijensi yang sudah ada adalah rencana kontijensi Letusan Gunung Merapi Sinabung. Dilanjutkan dengan sesi diskusi oleh peserta lain dari Stikes Padang, menanyakan terkait dengan surveilans ini dimana peran dari akademisi. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh akademisi salah satunya riset terkait dengan surveilans. Banyak yang bisa digali, bisa terkait dnegan informasi, apakah tenaga kesehatan di puskesmas saat bencana sudah tercukupi. Pihak akademisi juga bisa menjadi Liaison Officer dalam sistem komando puskesmas saat terjadi bencana, membantu puskesmas dalam menerima relawan.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Div Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

Reportase

Zoom Meeting

Presentasi Hasil Proposal Penelitian

Kajian Kesiapsiagaan Rumah Sakit Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 Berbasis Sistem Komando di Wilayah DIY dan DKI Jakarta

Selasa, 13 Oktober 2020

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pemaparan dan diskusi hasil penelitian”

Sesi kali ini dibawakan Madelina Ariani, MPH dan mendapat masukan dari pembahas yaitu dr. Hendro Wartatmo. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kesiapsiagaan rumah sakit berbasis sistem komando dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan metode penelitian dalam bentuk penelitian dokumentasi menggunakan pendekatan kualitatif. Sebanyak 146 RS yang mengikuti workshop aktivasi Hospital Disaster Plan (HDP) berbasis sistem komando selama Maret - Juni 2020. Dari workshop tersebut, hasil penelitian menunjukkan gambaran aktivasi HDP di rumah sakit selama pandemi COVID-19. Kemudian selanjutnya dilakukan wawancara mendalam pada RSUD Wates, RSUD Sleman, RS UGM, RS JIH, RSJ Ghrasia, RS Wonosari dan RSUD Tarakan. Kesiapsiagaan rumah sakit dalam menghadapi COVID-19 berdasarkan sistem komando tertuang dalam Hospital Disaster Plan. Berdasarkan waktu, kesiapsiagaan rumah sakit rendah ke sedang. HDP yang sudah dibentuk belum mencakup bencana non alam dan penanganan COVID-19 masih terpisah dari HDP. Selama ini rumah sakit baru sebatas melakukan pembentukan tim Satgas COVID, namun prinsip pembagian tugas (tupoksi), alur komunikasi, perencanaan masih perlu ditingkatkan. Banyak hambatan yang dihadapi oleh rumah sakit, perubahan pengetahuan, penggunaan istilah - istilah baru dan kebijakan yang berubah dalam waktu dekat menjadi tantangan tersendiri bagi rumah sakit. Di samping aktif meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit juga harus aktif dalam update pengetahuan dan sosialisai terkait COVID-19. Keterbatasan sumber daya dan klaim juga menjadi kendala di rumah sakit.

Diskusi :

Diskusi lebih banyak membahas setelah hasil penelitian ini apa yang bisa dilakukan dan bagaimana rumah sakit tetap konsisten untuk melakukan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin. dr. Hendro menyampaikan bahwa semua RS memiliki kesamaan yaitu semua sudah lulus akreditasi dan tentu dalam akreditasi tersebut sudah menyusun HDP. HDP di RS ada yang memakai Hospital Incident Command System (HICS) dan Major Incident Medical Management Support (MIMMS). Keunggulan menggunakan HICS adalah networking. Penelitian ini bagus sekali, pandemi belum selesai artinya penelitian ini terbuka sekali untuk dilanjutkan untuk melihat kesinambungan rumah sakit dalam menghadapi COVID-19 sejak awal sampai akhirnya seperti apa. Bencana belum berakhir, konsistensi insitusi untuk menghadapi COVID-19 ini seperti apa? Ini bisa menjadi semakin berat, kasus terus bertambah sementara APD terbatas dan kemampuan juga terbatas. Sistem komando sangat fleksibel, sangat bisa dipakai untuk semua situasi, hanya belum semua rumah sakit yang menyiapkan. Perlu pembelajaran yang lebih terkait sistem komando ini. Narasumber menyampaikan seluruh kegiatan ini didokumentasikan dengan baik di website bencana https://bencana-kesehatan.net/. Bagi peserta yang menginginkan proposal dapat mengirimkan email kepada tim, jika ingin menduplikasi proposal. Ada beberapa hal yang ingin di - crosscheck, misalnya sistem komando dari dinas kesehatan dan jejaring seperti apa.

Peserta dari Dinkes NTB menyatakan bahwa RS provinsi membentuk satu rumah sakit darurat yang bekerjasama dengan rumah sakit haji. Sehingga pasien - pasien yang di Mataram bisa mendapatkan pelayanan lebih baik dan lebih cepat. Pada Juli kemarin memang kapasitas rumah sakit belum memadai untuk menangani pasien di Mataram. Dengan adanya kebijakan baru yaitu sistem pengkategorian pasien, ini sangat membantu rumah sakit. Pasien yang bergejala ringan dan tanpa gejala bisa dirawat (isolasi mandiri) di rumah, tentu dengan catatan memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian dari segi manajemen, rumah sakit di NTB sudah mendapatkan pembiayaan dan logistik. Dinkes memberikan bantuan logistik ke rumah sakit. Jika dilihat dari data, NTB memiliki case mortality yang tinggi, karena banyak pasien yang memiliki penyakit penyerta. Salah satu strategi yang dilakukan adalah meningkatkan program prolanis, mencari sedini mungkin pasien penyerta yang terpapar COVID-19. dr. Hendro mengingatkan ada kesulitan dalam pelaksanaan isolasi mandiri, jadi kebijakan ini harus diperhatikan betul. Problem yang dihadapi NTB dihadapi semua daerah dan masing - masing daerah berupaya mengahadapinya secara efisien.

Sistem komando dan gugus tugas merupakan satu rangakaian bukan dua hal atau sistem yang berbeda. Gugus tugas adalah “benda”, sistem komando adalah sistemnya. Artinya kemampuan rumah sakit mengaktifkan satuan gugus tugas berbasis sistem komando. Indikator untuk melihat apakah sudah berbasis sistem komando ada 3 hal yaitu terpenuhi who doing what (pembagian tugas), communication (komunikasi), dan what if (rencana cadangan). Dalam penelitain yang tidak ter – crosscheck adalah bagaimana daerah memimpin dan menjadi koordinator di daerah. Hubungan dinkes dengan rumah sakit belum termuat di penelitian ini. Jika kesiapsiagaan RS bagus tapi daerah tidak memiliki komandan dan ini pasti menjadi suatu hal yang sulit. Ini juga menarik untuk diteliti selanjutnya bagaimana sistem komando di dinkes. Selanjutnya akan aada diseminasi hasil penelitian, harapannya peserta yang ikut dalam seminar ini, ikut juga dalam diseminasi. Sehingga bisa bersama - sama memberikan masukan terkait dengan hasil penelitian untuk dijadikan lesson learnt dan rekomendasi dalam meningkatkan sistem layanan kesehatan di rumah sakit selama pandemi COVID-19.

Reporter : Happy R Pangaribuan

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM