Reportase Zoom Meeting

Diseminasi Hasil Penelitian Online

KAJIAN KESIAPSIAGAAN RUMAH SAKIT DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 BERBASIS SISTEM KOMANDO DI WILAYAH DIY DAN DKI JAKARTA

Senin, 9 November 2020

Moderator, Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid menyampaikan bahwa penelitian ini merupakan sub penelitian Proposal Payung Surge Capacity: Kesiapan Sistem Kesehatan Daerah Menghadapi Lonjakan Pasien COVID-19. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini akan bermanfaat untuk menambah khasanah temuan-temuan penelitian terkait COVID-19, lebih lengkap mengenai penelitian-penelitian PKMK FK-KMK UGM yang bekerjasama dengan KSI ini dapat diakses di manajemencovid.net maupun bencana-kesehatan.net

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Pembahasan DIseminasi Hasil Penelitian”

Sesi 1 : Pemaparan Hasil Penelitian

Hasil penelitian sebagai bahan sesi diseminasi pagi hari ini disampaikan oleh Madelina Ariani SKM., MPH, sebagai principal investigator dan dr. Bella Donna. Madelina menyampaikan proses jalannya penelitian, dan kesimpulan penelitian, yaitu: berdasarkan waktu dihitung dari ditemukannya kasus pertama di Indonesia - keluarnya deklarasi bencana - dan workshop ICS dalam HDP yang diadakan oleh PKMK FK - KMK UGM, maka kesiapsiagaan RS rendah ke sedang. Sementara dokumen HDP secara umum masih belum mengakomodasi bencana non alam dan penanganan COVID-19 “terpisah” dan masih sebatas pembentukan tim. Prinsip pembagian tugas (tupoksi), alur komunikasi, perencanaan masih perlu ditingkatkan, dimana ini sejalan dengan tujuan workshop sebagai refreshing untuk penanganan COVID-19. Fungsi revisi dan sosialisasi sangat penting dalam internal tim (alur komunikasi) dan banyak ditemukannya hambatan terkait pengetahuan baru (banyak perubahan), dari penelitian ditemukan berbagai kendala yang diadapai RS seperti keterbatasan SD, klaim, dan belum tersusunnya bussiness plan yang paripurna. Presentasi yang kedua disampaikan oleh dr Bella Donna mengenai dimana kesiapan rumah sakit dapat lebih ditingkatkan dengan membudayakan HDP, atau hospital disaster plan agar tidak hanya menjadi dokumen untuk penilaian akreditasi saja namun juga dokumen tersebut lebih operasional dan pengetatan akreditasi rumah sakit terutama dalam bidang bencana. Rekomendasi selanjutnya dari tim peneliti kepada stakeholder dalam sesi diseminasi ini adalah dokumen HDP RS diusahakan dan disusun agar lebih adaptif terhadap hazard atau ancaman yang ada.

Sesi Pembahasan :

Pada sesi pembahasan ada empat pembahas, masing - masing dr Cahya Purnama, M.Kes., Direktur Umum RSUD Sleman dan drg. Dian Ekawati, MARS., Wakil Direktur Yankes RSUD Tarakan sebagai perwakilan dari dua daerah yang diteliti, Dr Luwiharsih M.Sc., dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan dr. Hendro Wartatmo, Sp.B., Konsulen Bedah Digestif sebagai perwakilan praktisi kerumahsakitan.

Pembahas pertama, dr Cahya mengungkapkan bahwa memang HDP di beberapa RS masih belum adaptif terhadap COVID-19 apalagi ditambah ilmu mengenai penyakit dan tatalaksana yang terus berkembang, baru saja RS selesai beradaptasi dengan pedoman pengendalian dari Kemenkes RI sudah ada lagi yang edisi revisinya sampai terulang empat kali. Peneliti PKMK FK - KMK mungkin dapat lebih menelaah untuk RS yang rutin mengadakan evaluasi, karena kendalanya memang salah satunya koordinasi dengan pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh dinas kesehatan. Perlu dikeluarkan SK Bupati untuk mencegah dispute karena kemampuan masing - masing daerah yang berbeda beda, perlu ada inovasi dari RS. Pembahas kedua, drg. Dian Ekowati menyatakan banyak mendapatkan manfaat dari workshop yang telah dilaksanakan oleh PKMK dan diikuti oleh RSUD Tarakan, namun memang dalam presentasinya tentang aktivasi HDP untuk kesiapsiagaan RSUD Tarakan menghadapi COVID-19, masih dijumpai beberapa kendala pada saat pengimplementasiannya.

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Sesi pembahasan dari dr Luwih”

Pembahas ketiga, dr Luwih menyampaikan bahwa KARS akan lebih memperhatikan lagi aspek pra bencana, requirement dari HDP dalam akreditasi RS dan memang HIS harus di - review, bagaimana hazard-vulnerability assessment (HVA) - nya RS perlu untuk cepat beradaptasi dengan regulasi baru dan pedoman pedoman internasional terkait COVID-19. Hal ini senada dengan pembahasan oleh dr. Hendro sebagai pembahas pamungkas, penelitian ini kesimpulannya sangat bermanfaat sekali untuk rumah sakit terutama dalam menentukan incident commander dalam dokumen HDP yang menyatu baik untuk hazard bencana alam maupun non alam, lebih operasional tidak berhenti di SK saja dan sering melakukan intra-action review yaitu evaluasi intervensi meski event kegawatdaruratan bencana kesehatan masih berjalan.

Pada sesi diskusi, dr. Hendro dari BPBD Cimahi menanyakan apakah ada hubungan antara Tipe RS dan eselon RS dalam fungsi komando serta hubungan relasi komando dengan dinas Kesehatan dan gugus tugas/satgas maupun dalam HDP dan apakah RS mengetahui tentang dana belanja tidak terduga (BTT) dan tata cara pengalokasian dan akses dana BTT. Tanggapan dari drg. Dian dari RSUD Tarakan: setiap eselon RS dapat melaksanakan HDP sementara peran Dinas Kesehatan adalah leading sektor untuk mengintegrasikan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah untuk memaksimalkan peran fungsi setiap unit pelayanan teknis yang ada dibawahnya, anggaran BTT dialokasikan di dinkes sebagai komitmen prioritas oleh kepala daerah sehingga setiap kebutuhan khususnya dalam bidang kesehatan, kebutuhan diajukan dan dalam waktu beberapa hari saja disalurkan ke dinkes untuk diteruskan ke RS atau puskesmas yang membutuhkan.

Sebagai penutup, Gde sebagai moderator mengingatkan kembali peran akademisi sebagai fasilitator yang menjembatani untuk menerjemahkan regulasi pemerintah ke faskes seperti puskesmas dan rumah sakit maupun dinkes disertai dengan temuan temuan ilmiah dan fakta empiris. Salah satunya dijadwalkan pada 20 November, Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah yang telah didampingi oleh PKMK FK - KMK UGM sejak paska bencana gempa-tsunami dan likuifaksi pada 2018 akan mempresentasikan lesson learnt mengenai rencana operasi dinkes untuk penanganan COVID-19.

Reporter : Gde Yulian Yogadhita

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

Reportase

Seminar dan Workshop Online

PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN KRISIS KESEHATAN DI DAERAH

(DINAS KESEHATAN DISASTER PLAN)

Yogyakarta, 4-5 November 2020

Dok. PKMK FK-KMK UGM “Penyampaian materi dan diskusi terkait dengan komponen rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan”

Rabu, 4 November 2020

Materi pertama mengenai Kebijakan dan Komponen penyusunan rencana penanggulangan bencana di dinas kesehatan disampaikan oleh dr Bella Donna bertujuan untuk memberikan pengetahuan awal kesiapsiagaan dinas Kesehatan berbentuk rencana kontijensi berbasis sistem komando dalam menghadapi krisis kesehatan dan bencana alam maupun non alam seperti pandemi COVID-19. Diskusi : Pertanyaan datang dari dr.Alfina dari Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah mengenai implementasi penyusunan Dinkes Disaster Plan dimana pendampingan dari pihak eksternal yang berpengalaman dalam melakukan manajemen bencana kesehatan sangat dibutuhkan oleh dinas kesehatan. Pihak eksternal sangat membantu untuk memberikan perspektif dalam penyusunan, dan untuk rencana operasi penanganan COVID-19 sudah dipandu secara online oleh Pusat Krisis Kesehatan, dr. Fina kemudian menambahkan bersedia untuk mengadakan sesi telaah rencana operasi Kesehatan Propinsi Sulteng yang difasilitasi oleh PKMK FK - KMK UGM, peserta dari BPBD Cimahi, Rani, S.Psi. menyatakan ketertarikannya untuk menjadi peninjau kegiatan tersebut.

Materi yang kedua dibawakan oleh Apt. Gde Yulian, M.Epid., mengenai Standar Pelayanan Minimum dan Surveilans Kesehatan. Pada presentasinya, Gde menyampaikan pentingnya untuk tetap melakukan pemenuhan kebutuhan kesehatan yang bermutu pada saat bencana maupun krisis kesehatan sesuai standar minimal menggunakan sistem koordinasi yang terkoneksi dengan mengacu kepada tiga regulasi kunci: Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan sebagai acuan SPM, dan Permenkes 75 Tahun 2019 yang memiliki peran penting untuk memberikan solusi pemenuhan SPM di masa bencana, diperkuat dengan peningkatan kapasitas surveilans bencana untuk menjawab permasalahan seputar pemenuhan kebutuhan seputar COVID-19. Imran dari Forum PRB Aceh menambahkan, di sub klaster shelter (perlindungan dan pengungsian) di Pasigala membutuhkan koordinasi yang baik dengan dinas kesehatan untuk pemenuhan layanan Kesehatan di lokasi terdampak bencana. Gde menyampaikan memang definisi operasional ini menjadi kendala untuk perhitungan SPM, dari pengalaman tim PKMK FK - KMK UGM mendampingi puskesmas di KLU, semua aktivitas penanggulangan dan respons bencana diidentifikasi terlebih dahulu bersama dengan target realistisnya untuk kemudian Bersama sama dimasukkan ke dalam perhitungan. Jika menggunakan populasi sebagai denominator, maka angka capaian akan menjadi kecil, oleh karenanya untuk mendapatkan gambaran statistik yang baik maka target dan sasaran aktivitas pengurangan bencana oleh dinas Kesehatan propinsi harus ditetapkan dengan jelas di awal dan berusaha melibatkan kapasitas kapasitas lain di luar instansi pemerintah.

Materi yang ketiga mengenai Sistem Komando dan Pengorganisasian dibawakan oleh dr. Hendro Wartatmo, SpB(K)., dinas kesehatan harus memiliki struktur dan sistem komando yang jelas dalam dokumen disaster plan-nya. Perencanaan ini harus disusun dari awal termasuk penentuan siapa yang akan menjadi komandannya sebaiknya sudah diidentifikasikan di rencana kontjensi atau dinkes disaster plan. Dalam situasi bencana selalu ada petugas, fasilitas dan peralatan, ini semua harus diatur dengan membuat protap - protap, aturan dan protap terhadap petugas, fasilitas dan peralatan ini yang ada dalam Dinkes Disaster Plan. Untuk menghasilkan respon yang optimal maka Dinkes DP ini diatur dengan sistem komando yang fleksibel, serta dapat ditingkatkan dengan skala yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan yang terjadi.

Materi yang terakhir mengenai Rencana Operasi Dinas Kesehatan untuk menghadapi COVID-19 kembali dibawakan oleh dr. Bella Donna, rencana operasi ini sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana baik bencana alam maupun bencana non alam untuk mencegah situasi semakin memburuk serta mengurangi gagap dan chaos yang berlebihan, mencegah dampak lebih luas pada masyarakat, kelompok rentan dan mencegah dampak penyerta lainnya, membatasi penularan Wabah COVID-19, mengurangi infeksi berikutnya pada masyarakat serta tenaga Kesehatan, memetakan kapasitas deteksi dini, mengisolasi dan menangani pasien lebih awal termasuk melaksanakan pelayanan yang optimal bagi pasien yang terjangkit wabah COVID-19. Dalam rencana operasi ini juga sebaiknya berisi mengenai BCP sehingga seluruh kebutuhan sumber daya berkaitan dengan upaya penanggulangan krisis kesehatan (Wabah COVID-19) dan penyiapan surge capacity teridentifikasi.

Kamis, 5 November 2020

Materi pertama mengenai Logistik Medik, Manajemen Relawan dan Fasilitas disampaikan oleh dr. Sulanto Saleh Danu, Sp.FK bertujuan untuk bagaimana manajemen logistik yang tidak hanya berupa obat obatan dan alat/perbekalan kesehatan tapi juga fasilitas penyimpanan, metode distribusi dan beberapa pendekatan perhitungannya. Dr Sulanto juga memaparkan tentang bagaimana manajemen relawan pada masa bencana. Diskusi : Pertanyaan datang dari Pak Imran dari Forum PRB Aceh mengenai logistik tenda untuk pengungsi dan dari Dr Nazar dari Palu mengenai manajemen logistik saat pandemi Covid-19. Dr Sulanto menjawab seputar pemanfaatan struktur komando dan manajemen sumberdaya yang optimal dari pengorganisasian dinkes disaster plan dan adanya integrasi dan kolaborasi dengan sektor lain sebagai solusi. Peran akademisi dan lembaga lain di luar pemerintahan seperti LSM maupun forum pengurangan risiko bencana sangat penting untuk menjadi katalisator sinergitas BPBD dengan sector sector teknis.

Materi yang kedua mengenai Analisis Risiko dan Pengembangan Skenario dibawakan oleh Madelina Ariani, SKM, MPH. Pada presentasinya, bu Madelina menyampaikan pentingnya untuk dinas kesehatan melakukan analisis risiko di awal penyusunan dinkes disaster plan sehingga dokumen tersebut dapat terfokus dalam memenuhi kebutuhan yang spesifik terhadap hazard atau risiko yang diprioritaskan. Sesi ini sangat menarik karena mengajak peserta untuk ikut bersama sama menyusun analisis risiko dari situasi dan kondisi di daerahnya, peserta yang berpartisipasi dalam penyusunan analisis risiko adalah ibu X dari Universitas Alkhairaat Palu, Sulawesi Tengah. Analisis risiko dilakukan untuk dua kejadian yang dianggap berpotensi berisiko yaitu Covid-19 dan kebakaran pemukiman, peserta dijelaskan dan diajak untuk mengerjakan perhitungan dalam sesi ini.

Materi yang ketiga mengenai Peta Risiko dan Peta Respon dibawakan oleh Gde Yulian Yogadhita M.Epid., pada materi ini pak Gde menjelaskan perbedaan antara peta risiko dan peta respon, mulai dari dasar hukum kedua peta tersebut, komponen komponennya serta pemanfaatannya berdasrkan pengalaman menangani bencana selama ini. Pertanyaan datang kembali dari pak Imran, Forum PRB Aceh mengenai kelemahan yang selama ini terjadi dalam penanganan bencana yaitu pejabat pemerintah daerah yang kurang memiliki pengetahuan tentang manajemen bencana dan seringnya terjadi rotasi staff di dinas kesehatan daerah, baik kabupaten/kota maupun propinsi sehingga akses terhadap data dasar untuk menyusun baik peta risiko maupun peta respon terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Inilah pentingnya untuk melakukan simulasi atau gladi baik itu berupa simulasi table top maupun simulasi gladi lapang secara rutin menggunakan analisis risiko, skenario dan peta risiko yang sudah disusun, minimal sekali dalam setahun.

Materi yang terakhir mengenai Form, Data Informasi dan Komunikasi kembali dibawakan oleh Madelina Ariani, SKM, MPH., Untuk sesi ke-4 ini tidak dibuka sesi tanya jawab karena waktu yang terbatas, namun moderator, ibu Happy Pangaribuan, SKM., MPH. menyampaikan seluruh kegiatan ini didokumentasikan dengan baik di website bencana https://bencana-kesehatan.net/ dan lesson learnt rencana operasi penanganan covid-19 ini akan menjadi sesi pre-fornas JKKI pada tanggal 20 November nanti.

Reporter : Gde Yulian Yogadhita

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM

Link TOR, Materi dan Video