Dok. Pokja Bencana Kesehatan FK-KMK “Peserta Workshop Dinkes Disaster Plan”

PKMK – Lampung. Workshop ini diselenggarakan oleh Pokja Bencana Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK - KMK) Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Workshop dihadiri oleh perwakilan dari 4 Dinas Kesehatan Kab/Kota yaitu Dinkes Kab, Lampung Selatan, Dinkes Kab. Mesuji, Dinkes Kab. Pesisis Barat, Dinkes Kab. Pesawaran. Workshop ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas daerah dan dinas kesehatan kabupaten/kota dalam menyusun rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di daerahnya. Kegiatan ini telah diselenggarakan pada 6 – 8 Februari 2019 di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Pelaksanaan

Hari 1 : Rabu, 6 Februari 2019

Kegiatan dibuka oleh Dr.dr. Hj. Reihana, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Reihana menyampaikan bahwa korban tsunami Lampung sebanyak 120 orang meninggal dan 7 orang masih hilang. “Bencana merupakan sifat alam, bila kita bisa mengurangi faktor risiko itu merupakan investasi bagi kita pada masa mendatang. Banyak puskesmas yang direlokasi, puskesmas Panjang, Sukaraja dan kota Karang. Lokasi ketiganya ada di pinggir pantai. Kejadian - kejadian yang lalu menjadi pembelajaran bagi kita. Fokus penanggulangan bencana adalah pengurangan risiko. Harapannya peserta bisa menyusun dan mengimplementasikan Dinkes Disaster Plan karena daerah kita masih siaga bencana”, tutup Reihana.

Materi 1 adalah “Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan” disampaikan oleh Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. Hal yang perlu kita pahami adalah tidak ada bencana yang kembar, akan berbeda di setiap daerah. Petugas kesehatan harus memehami apa yang menjadi tugas mereka untuk menanggulangi bencana. Hakekat safe community adalah mampu mengusahakan peningkatan dan pendayagunaan sumber daya manusia, sarana, prasarana yang ada guna menjamin rasa sehat dan aman yang merupakan hak asasi manusia. Terkait kebencanaan, komunitas tersebut harus tahu betul bahaya bencana yang akan mereka hadapi. Harus mengenali hazard (bahaya), vulnerability (kelompok rentan), capacity (kekuatan yang bisa digunakan untuk mengurangi risiko). Kunci menyusun rencana kontijensi adalah peta bahaya, peta kerentanan, peta kapasitas. Dalam kebencanaan, terdapat 3 sumber bencana yaitu alam, non alam dan sosial. Kapasitas itu terdiri dari pemerintah, masyarakat dan guna usaha.

Dok. Pokja Bencana Kesehatan FK-KMK UGM “Penyampaian Materi Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan”

Materi 2 tentang “Public health emergency preparedness” disampaikan oleh dr. Handoyo Pramusinto, Sp.BS (K). Bencana itu sekarang lebih luas seperti outbreak, serangan teroris, kejadian - kejadian katastropik. Misalnya gempa di Lombok, banyak yang selalu berpikir tidak ada gempa susulan yang lebih besar dari gempa pertama, sementara gempa di Lombok gempa susulan lebih besar dan selalu berulang. Bencana tidak bisa diprediksi. Kesiapsiagaan darurat tidak bisa diserahkan kepada satu pihak saja. Hal - hal yang harus disiapkan untuk mencegah, melindungi, merespon, pulih dari kegawatdaruratan adalah koordinasi terus - menerus. Contoh program persiapan penanggulangan bencana kesehatan, hospital disaster plan (HDP).  

Dok. Pokja Bencana Kesehatan “Penyampaian Materi Public Health Emergency Preparedness”.

Materi berikutnya yaitu “Regional Disaster Plan (RDP), Rencana Kontijensi (Renkon), Dinkes Disaster Plan (DHDP)” oleh dr. Bella Donna, M.Kes. RDP, RENKON, DHDP mempunyai tujuan sama yaitu menyiapkan dan merencanakan Dinkes untuk menanggulangi bencana. Disaster Plan dalam Permenkes 64 Tahun 2013 memperkuat koordinasi antar sumber daya kesehatan. Dalam Permenkes tersebut, diatur kegiatan Dinkes fase pra dankrisis. Komponen Dinkes Disaster Plan adalah kebijakan, profil Dinkes, sistem pengorganisasian, tupoksi, analisis risiko dan scenario, persiapan bahaya khusus dan umum, SOP, fasilitas dan kartu kerja. Prioritas dalam analisis risiko berbeda - beda di setiap daerah. Dalam SOP tercantum hazard, dalam fasilitas tercantum denah evakuasi dan daftar kontak internal dan eksternal. Setelah selesai membuat draft DHDP, menyusun rencana tindak lanjut misalnya sosialisasi dokumen ke internal Dinkes, menyiapkan SK dan lain - lain. Kartu tugas dilampirkan dalam DHDP. Dalam form relawan penting dimasukkan nama institusi.

Dok. Pokja Bencana Kesehatan “Penyampaian Materi Regional Disaster Plan (RDP), Rencana Kontijensi (Renkon), Dinkes Disaster Plan (DHDP”.

Selanjutnya penyampaian materi Pengaktifan Kluster. Beberapa prinsip kerja relawan adalah cepat dan tepat, koordinasi, transparansi, akuntabilitas, kemitraan, non diskriminasi dan menghormati kearifan lokal. Panca dharma relawan penanganan bencana yaitu mandiri, professional, solidaritas, sinergi dan akuntabel. Relawan memperoleh pengakuan dan tanda pengenal. Tahap persiapan pada klaster kesehatan adalah tersedianya ruangan, alat tulis, peta, form, sistem komando, pencatatan dan pelaporan dan surveilans. Pada tahap pengaktifan penempatan relawan melalui peta respon, pencatatan relawan dari masuk dan keluar, mencatat semua laporan dan melaporkan ke pusat krisis setiap hari.

 

Hari 2 : Kamis, 7 februari 2019

Penyampaian materi “Penyusunan Struktur Organisasi” oleh dr. Handoyo Pramusinto, Sp. BS (K). Rencana penyusunan organisasi harus berdasarkan organisasi sehari - hari. Konsep organisasi harus sederhana dan jelas, dapat dimobilisasi dalam waktu singkat. Bagan organisasi menunjukkan bermacam posisi yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi darurat. Cident Command System (CS). Siapa yang menjadi komandan penanggulangan bencana (misalnya : Kepala Dinas, BPBD). Sekretariat (misal : bagian humas), dan lain - lain. Ketika terjadi bencana, pelayanan sehari - hari di RS harus tetap berjalan seperti biasa. Relawan bisa disiapkan melalui kerja sama dengan sekolah - sekolah kesehatan, sehingga ketika terjadi bencana, maka nakes dari sekolah - sekolah tersebut siap menjadi relawan di RS terkait.

Materi “Analisis Risiko untuk Dinkes Disaster Plan dan SOP” disampaikan oleh Madelina Ariani, SKM. MPH. Analisis resiko perlu dilakukan untuk mengetahui ancaman yang ada di daerah seperti apa, ini merupakan langkah awal untuk membuat kesiapsiagaan. Kemudian menentukan prioritas dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan. Banyak tools yang dapat digunakan untuk analisis risiko. Peserta menyusun daftar jenis bencana yang pernah terjadi di daerah masing - masing dan menuliskan kemungkinan kejadian (1 :sangat jarang; 2 :jarang; 3 :mungkin; 4 :sering). Indikator perhitungan dampak ada 4 yaitu dampak terhadap manusia, gangguan layanan kesehatan, dampak bagi masyarakat dan gangguan fasyankes. Kebutuhan SPO dalam Dinkes Disaster Plan untuk memenuhi standard - standar yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana dan krisis kesehatan yang tidak terdapat dalam kegiatan sehari - hari. Isinya adalah proses penyelenggaraan kegiatan, bagaimana dan kapan dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Dok. Pokja Bencana Kesehatan “Penyampaian Materi Analisis Risiko untuk Dinkes Disaster Plan dan SOP”

Materi “Logistik dan Fasilitas” disampaikan oleh dr. Bella Donna, M. Kes. Logistic merupakan unsur pokok untuk menentukan berhasil atau tidaknya manajemen bencana. Logistik mendukung pelayanan kegiatan, kelangsungan komunikasi, menfasilitasi kelangsungan transportasi, fasilitas dan dekontaminasi. Siklus manajemen obat dimulai dari seleksi, penyediaan barang, penyimpanan dan distribusi. Dalam logistik bukan hanya ada ahli farmasi namun harus ada ahli manajemen obat. Distribusi obat bisa ke RS lapangan, puskesmas, EMT mobile dan lain-lain. Dalam peta respon sebagai bagian dari kapasitas lokasi gudang farmasi, lokasi penyimpanan cold chain. Jika seadainya penuh, sejak awal perlu disiapkan gudang penyimpanan gudang cadangan untuk penyimpanan obat. Obat-obatan expired yang diberikan minimal 2 tahun dan labelnya harus bisa kita mengerti, untuk makanan yang dapat disimpan dengan syarat minimal 6 bulan masa kadaluarsa. Fasilitas terdiri dari fasilitas umum dan fasilitas penunjang.

 

Hari 3 : Jumat, 8 Februari 2019

Kegiatan hari ini adalah melanjutkan penugasan penyusunan Dinkes Disaster Plan di masing - masing kabupaten. Peserta dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan daerah masing masing. Kelompk terdiri dari Dinkes Kab. Pesisir Barat, Dinkes Kab. Mesuji, Dinkes Kab. Pesawaran dan Dinkes Kab. Lampung Selatan. Penugasan untuk menyusun struktur organisasi, analisis risko bencana dan scenario.

Dok. Pokja Bencana Kesehatan “Penugasan Penyusunan Dinkes Disaster Plan”

Selanjutnya hasil dari penugasan dipresentasikan oleh masing - masing dinas kesehatan kab/kota. Pesisir Barat rentan dengan bencana, sampai sekarang bencana yang pernah terjadi di Pesisir Barat masih skala kecil. Resiko bencana yang kemungkinan terjadi adalah gempa bumi, banjir, tsunami dan potensi KLB. Sehingga yang menjadi prioritas adalah tsunami, gempa dan banjir. ”

Kab Mesuji terdiri dari dataran rendah,mayoritas perkebunan dan mata pencaharian rata-rata petani. Dari penilaian dampak bencana, konflik sosial dampaknya lebih besar kemudian disusul dengan banjir. Ancaman yang sering terjadi juga adalah konflik sosial dan banjir. Konflik sosial yang sering terjadi adalah sengketa lahan. Skenario bencana adalah terjadi sengketa lahan dan terdapat korban 200 pengungsi serta bersamaan dengan itu terjadi banjir yang mengakibatkan Desa Talak Batu terendam sehingga masyarakat mengungsi ke desa Tebing. Kemudian dinas kesehatan memberi instruksi membentuk klaster dan komando oleh kepala dinas berkoordinasi dengan bidang - bidang terkait.

Pesawaran kemarin terkena dampak tsunami dan korban jiwa satu orang dan rumah banyak yang hancur. Potensi bencana yang terjadi adalah banjir, tanah lonsor, putting beliung, tsunami dan malaria. Berdasarkan perhitungan analisis risiko dampak yang tertinggi adalah banjir dan tsunami putting beliung, longsor dan malaria di zona kuning.

 

Penutup

Rangkaian kegiatan ditutup oleh Uki Basuki, SKM. M.Kes, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Provinsi Lampung. Uki menyampaikan bahwa sebelum bapak/ibu peserta naik jabatan atau sebelum ada rotasi jabatan, maka segera membuat nota dinas dan memasukkan dokumen Dinkes Disaster Plan dalam nota dinas tersebut, setelah pelatihan ini Dinkes sudah mempunyai DHDP dan rencana kontijensi, sehingga bisa segera disosialisasikan ke bidang - bidang terkait. Pengelolaan krisis kesehatan berbeda di setiap daerah. Form laporan - laporan yang ketika bencana terjadi mengacu paca pusat krisis kesehatan. Dalam nota dinas juga bisa dicantumkan bagaimana meningkatkan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana.

Reporter: Pokja Bencana FK – KMK UGM

Reportase Kegiatan

Review Post Disaster Need Assessment (PDNA) Sektor Kesehatan

pada Bencana Sulawesi Tengah

Manado, 23 - 25 Januari 2019

Pembukaan dan Penjelasan Kerangka Program dan Review Kegiatan: oleh Kepala Pusat Krisis, Kemenkes. dr. Achmad Yurianto

Ada hal yang mendasar dalam mengantispasi resiko dan mutlak harus dilakukan dengan basis kajian pasca bencana gempa bumi. Fokus kajian yang dilakukan yaitu mendalami kelompok yang selamat dari bencana. Menariknya saat terjadi bencana, ada orang yang terkena bencana menyelamatkan orang lain yang terdampak bencana. Namun, hanya 2% yang ditolong petugas kesehatan sehingga perlu dilakukan pelatihan kepada petugas kesehatan sebagai kontak awal para penyintas. Selain itu, perlu juga ada relawan yang mampu mendidik masyarakat sehingga mampu mandiri dalam memberikan pertolongan pada penyintas lain. Perguruan tinggi memilih peran yang sangat penting untuk melakukan pencegahan resiko bencana misalkan dengan melakukan KKN Tematik dan menjadi angent of change untuk masyarakat dalam menanggapi bencana.

Dok. PKMK FK - KMK UGM “Pembukaan oleh dr. Achmad Yurianto Kepala Pusat Krisis Kemenkes”

Review Hasil Asesment Post Disanster Need Asessement harapannya dapat diintegrasikan dalam sistem yang sudah ada pada Pusat Krisis Kementerian Kesehatan. Sedangkan tujuan jangka panjang sistem ini diharapkan ada tools yang berlaku untuk seluruh pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA). Pada tahap kebijakan JITUPASNA menjadi dasar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi agar penanganan bencana dapat efektif dan efisien. Rekomendasi hasil kajian yang didapat tidak mesti mendapatkan kondisi seperti sebelum terjadi bencana. Tools PDNA ini akan menjadi lampiran dalam regulasi penanganan bencana yang sedang di - review oleh Kementerian Kesehatan.

 

Diskusi Panel I

Kegiatan selanjutnya adalah diskusi panel I. Topik diskusi panel I adalah penyempurnaan fasilitas pelayanan kesehatan, SDM dan pengguna, dan pembiayaan kesehatan. Presentase I “Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam bencana” dipaparkan oleh Dr. Eng. Adi Maulana, S.T. M.Phil dari Universitas Hasanuddin. Pemateri secara umum menyampaikan hasil review yang dilakukan pada 16 - 18 Januari 2019 di Surabaya. Berdasarkan hasil FGD di Surabaya, ada beberapa poin revisi instrumen tools PDNA yang sudah dirumuskan antara lain jumlah gedung fasyankes ditambahkan titik koordinatnya, serta dalam insturmen, perlu ditambahkan jumlah gedung dalam satu fasilitas kesehatan. Terdapat usulan penambahan item pertanyaan dalam instrumen yaitu apakah bangunan fasilitas kesehatan perlu direlokasi atau tidak, namun hal ini ditanggapi oleh Kepala Pusat Krisis Kesehatan bahwa untuk melakukan relokasi fasyankes bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Pasalnya hal tersebut membutuhkan diskusi bersama lintas sektor dan kesiapan lahan.

Dok. PKMK FK-KMK “Diskusi Panel I”

Presentasi kedua,“Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pengguna dalam Situasi Bencana” dipaparkan oleh Alfrina Hany, S.Kp., M.Ng (AC) dari Universitas Brawijaya. Terkait dengan penyusunan form Sumber Daya Manusia Kesehatan, beberapa hal yang perlu ditambahkan dan dilengkapi diantaranya penambahan kolom keterangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Lokal atau relawan, penambahan kolom keterangan jumlah tenaga kesehatan, dan status (sebagai Pegawai Negeri Sipil, Honorer atau Relawan). Selanjutnya perlu juga mencantumkan definisi operasional pada bagian bawah form, agar memudahkan assessor maupun pengguna dalam memahami form kuesioner maupun wawancara, serta tidak menimbulkan arti ganda atau multitafsir

Presentasi ketiga, yaitu “Financing dalam situasi bencana” dipaparkan oleh dr. Bella Donna, M.Kes dari Universitas Gadjah Mada. Judul item instrumen pembiayaan dalam situasi bencana mengalami perubahan yang sebelumnya hanya fokus pada pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional, namun berdasarkan hasil FGD di Surabaya berubah menjadi Pembiayaan. Ada penambahan item pertanyaan kepersertaan JKN dan Non JKN. Penambahan Item pertanyaan, Klaim Non Kapitasi pada peserta JKN yaitu lama waktu klaim non kapitas disetujui, mekanisme pengajuan klaim non kapitasi, dan prosedur klaim pending.

Ketiga intrumen diatas dibahas oleh para pakar dari akademisi melalui webinar. Instrumen pembiayaan kesehatan dikritisi oleh Prof. Laksono dari FK - KMK UGM. Dalam pemaparannya, Prof Laksono menyampaikan bahwa bencana dapat mengacaukan sistem kesehatan karena merusak infrastruktur dan non infrastruktur layanan kesehatan. Karena sifatnya merusak, maka dibutuhkan biaya yang besar untuk melakukan recovery pada daerah yang terkena bencana, sehingga manajemen pembiayaan pasca bencana ini perlu menjadi perhatian. Ada tiga poin yang perlu diperhatikan terkait pembiayaan pada saat bencana yaitu pembiayaan pada fase mitigasi, tanggap darurat, sertarekonstruksi dan rehabilitasi. Mengingat pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai layanan kesehatan pasca bencana, pemerintah perlu memperhitungkan mekanisme pengelolaan dana sisa di banyak tempat untuk pembiayaan tanggap bencana. Selain itu, pada pembiayaan fase tanggap bencana ini perlu mempertimbangan juga pendanaan dari filantoropis. Lebih lanjut Prof Laksono menyampikan, untuk recovery perlu disusun list kebutuhan sektor kesehatan pasca bencana dan list pembiayaan di daerah yang bisa digunakan untuk membantu korban - korban bencana.

Instrumen SDM dibahas oleh Kuswantoro Putra dari Universitas Brawijaya. Kuswantoro memaparkan bahwa rehabilitasi merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Kebutuhan SDM yang diperlukan dari masing - masing fasilitas kesehatan berdasarkan SOP dan SPM. Kemudan dibedakan tipe RS dan jenis puskesmas. Jika sebelum terjadi bencana, ternyata fasilitas pelayanan kesehatan belum mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka dengan adanya penguatan Tools Assessment ini, diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan minimal, baik di fasilitas pelayanan kesehatan puskesmas maupun rumah sakit.

 

Diskusi Panel II

Diskusi panel II membahas tentang instrumen sistem kesehatan dan program pada situasi bencana dan akan dikritisi oleh direktorat kesehatan lingkungan, direktorat kesehatan keluarga dan direktorat surveilans. Presentasi awal dipaparkan oleh Madelina Ariani, SKM, MPH dari UGM. Madelina menyampaikan bahwa pada instrumen program akan dikaji tentang program - program apa saja yang menjadi prioritas ketika bencana terjadi. Pada tools program akan dicantumkan program - program di dinas kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas. Program-program tersebut akan dispesifikkan dalam beberapa kegiatan. Tools ini akan mengkaji kapasitas program pasca bencana. Program dinkes dibagi menjadi 5 bidang, program RS dibagi menjadi 8 bidang (SNARS) dan program puskesmas dibagi menjadi 6 bidang. Secara fisik informasi tentang berfungsi atau tidaknya program bisa didapatkan dari bidang SDM.

Dok. PKMK FK-KMK “Diskusi Panel II”

Direktorat Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa gempa, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah memicu penyebaran kuman atau mikroorganisme pathogen. Mikroorganisme tersebut dapat menyebabkan seseorang mudah terkena penyakit. Maka perlu dilakukan upaya kesehatan lingkungan di situasi bencana seperti distribusi buffer stok kesehatan lingkungan, pemberian Alat Pelindung Diri kepada petugas pengelola makanan di posko pengungsian, pemantauan kualitas kesehatan lingkungan, penyediaan,,pembangunan akses air dan sanitasi di pengungsian, dari lintas sektor dan mitra. Kompilasi data untuk keterlibatan mitra dalam aksi intervensi kesehatan lingkungan yaitu dilaksanakan pelatihan singkat pemicuan strategi sanitasi total berbasis masyarakat kepada seluruh sanitarian kota Palu, kabupaten Sigi, dan kabupaten Donggala.

Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan fokus pada program kesehatan reproduksi pada penanggulangan bencana. Pelayanan kesehatan reproduksi sangat penting di situasi krisis karena hal tersebut terkait dengan hak asasi manusia, minimnya perhatian masyarakat tentang keamanan pengungsian, berbagai permasalahan dan resiko meningkat, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat. Mengidentifikasi dan menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif merupakan salah satu komponen Paket Pelayanan Awal Minimum Kesehatan Reproduksi. Dalam situasi bencana, sistem rujukan fasilitas pelayanan kesehatan juga membutuhkan proses alur yang benar, agar dapat mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi.

Direktorat Surveilans, Kementerian Kesehatan menyampaikan tujuan pengendalian penyakit pada saat bencana adalah mencegah kejadian luar biasa (KLB) penyakit menular potensi wabah, seperti diare, ISPA, malaria, DBD, penyakit - penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (P3DI), keracunan dan mencegah penyakit - penyakit yang spesifik lokal. Perlu dilakukan surveilans bencana pada penyakit dan faktor risiko yakni menyedikan informasi kebutuhan pelayanan kesehatan di lokasi bencana dan pengungsian sebagai bahan tindakan kesehatan segera.

Kegiatan ditutup oleh Kepala Pusat Krisis Kesehatan, dr.Achmad Yurianto. Pada sesi penutup, Achmad memaparkan Pengelolaan Kapasitas Penanggulangan Bencana. Dalam pemaparannya, di daerah bahaya dijelaskan bahwa satuan tugas dibatasi ruang dan waktu. Lalu yang dimaksud area tangggap darurat adalah menjauhkan dari hazard yakni dengan emergency respons. Capaian - capaian target pembangunan kesehatan yaitu dengan membangun pengungsian/ hunian sementara. Bila hazard sudah terkendali, selanjutnya melakukan manajemen korban pengungsian, pastikan fungsi layanan kesehatan dapat berjalan dengan terpenuhinya persyaratan minimal (public health respons).

Reportase: Happy Pangaribuan