Ketahanan Kesehatan di Tengah Kerusuhan Sosial

Gelombang demonstrasi besar-besaran yang baru-baru ini melanda berbagai kota di Indonesia menyisakan pertanyaan mendalam: apakah sistem kesehatan kita cukup siap menghadapi dampak dari kerusuhan sosial? Kerusuhan yang memakan korban jiwa, melukai puluhan hingga ratusan orang, serta menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang luas, mengingatkan kita bahwa krisis sosial dapat bertransformasi menjadi bencana kesehatan masyarakat.

Krisis Sosial sebagai Ancaman Kesehatan

Selama ini, bencana kesehatan lebih sering dikaitkan dengan gempa bumi, banjir, atau pandemi. Namun, kerusuhan sosial memiliki karakteristik yang serupa: tiba-tiba, meluas, memakan korban massal, dan menimbulkan gangguan terhadap akses layanan dasar. Ratusan orang terpapar gas air mata, puluhan rumah sakit harus menerima pasien dengan luka atau trauma benturan, dan banyak korban mengalami gangguan pernapasan serta iritasi mata. Dampak kerusuhan juga merambah ke aspek kesehatan mental, dengan ketakutan, trauma, dan rasa tidak aman menjadi beban psikologis, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan pekerja informal.

Kesiapan Sistem Kesehatan yang Masih Terbatas

Situasi semacam ini menuntut sistem kesehatan yang bukan hanya reaktif, tetapi juga adaptif. Kesiapan layanan medis darurat menjadi aspek yang krusial. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya hambatan: akses jalan tertutup, ambulans sulit mencapai lokasi, dan tenaga medis kewalahan menghadapi volume pasien yang datang secara bersamaan. Kerusuhan sering kali berlangsung di pusat kota yang juga merupakan jalur transportasi utama, menimbulkan dilema antara korban demo yang membutuhkan pertolongan segera dan pasien non-demo yang juga memerlukan perawatan.

Keterhubungan antara sektor kesehatan dan keamanan publik menjadi kunci yang selama ini masih kurang terintegrasi. Salah satu isu penting yakni penanganan kesehatan mental sering luput dari prioritas. Padahal, kerusuhan massal berpotensi meninggalkan jejak trauma kolektif. Sistem kesehatan kita belum memiliki mekanisme cepat untuk menyediakan dukungan psikososial pascakerusuhan.

Langkah Strategis yang Diperlukan

Untuk menghadapi kerusuhan sebagai bencana kesehatan, ada beberapa langkah strategis yang perlu dipikirkan:

Integrasi Lintas Sektor: Kesehatan tidak bisa berdiri sendiri. Koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan layanan kesehatan harus terjalin lebih baik.
Peningkatan Kapasitas Layanan Medis Darurat: Memperkuat kesiapan ambulans, jalur rujukan cepat, dan tenaga medis untuk menghadapi lonjakan pasien secara bersamaan.
Penanganan Kesehatan Mental: Menyediakan dukungan psikososial bagi korban langsung maupun tidak langsung, serta kelompok rentan yang terdampak.
Pemulihan Ekonomi dan Gizi: Mengatasi dampak ekonomi dari kerusuhan, seperti gangguan aktivitas ekonomi, kehilangan pendapatan, dan ketahanan gizi masyarakat.

Kesimpulan

Kerusuhan sosial bukan hanya masalah politik dan sosial, tetapi juga ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Sistem kesehatan kita harus siap menghadapi berbagai jenis bencana, termasuk kerusuhan sosial, dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Kesiapan ini bukan hanya tugas Kementerian Kesehatan, tetapi melibatkan seluruh elemen bangsa, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hanya dengan kerjasama yang baik, kita dapat memastikan bahwa kesehatan masyarakat tetap terlindungi dalam situasi apapun.

Rumah Runtuh, Harapan Gugur — Saat Rakyat Tetap Terabaikan di Tengah Bencana

Pada Senin, 8 September 2025, gemeretak retakan tanah kembali menjadi nyanyian menakutkan yang membangunkan warga Kampung Cipasung—terutama Habsah (50) yang kini kehilangan rumahnya sepenuhnya akibat pergerakan tanah. Di Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, ketakutan menyelimuti tiap malam: suara retakan yang membelah dinding dan lantai, warga terpaksa tidur hanya dalam seujung dapur, sebab setiap sudut rumah terasa mungkin roboh seketika beritasatu.com.

Kondisi ini menggambarkan kegagalan sistemik pemerintah—baik pusat maupun daerah—dalam memberikan perlindungan terhadap warganya. Bantuan sembako memang penting, namun tidak cukup. Seorang warga lansia yang menempati dapur bukan karena memilih, melainkan karena ketidakmampuan membangun ulang rumahnya sendiri; pemerintah seakan hanya mengobati gejala, tanpa menyentuh akar masalah: kebutuhan paling mendasar—tempat tinggal yang layak beritasatu.com.

Kegagalan Relokasi dan Rehabilitasi

Fenomena pergerakan tanah di Lebak bukan baru. Antara 2022–2024, berbagai laporan menyebut puluhan hingga ratusan rumah sudah terdampak, hanya sebagian kecil yang mendapatkan relokasi. Dari 41–42 rumah terdampak di Desa Sidomanik (Cimarga), mayoritas menolak relokasi karena lokasi baru terlalu jauh Antara News Banten+1. Sementara di lokasi lain seperti Cidikit (Bayah), Penyaungan (Cihara), dan Neglasari (Cibeber), korban masih tinggal di pengungsian karena rumah rusak berat; logistik diberikan, tapi perumahan layak belum tersedia Antara News Banten.

Walau BPBD berupaya membantu, termasuk penelitian teknis bersama PVMBG Bandung, prosesnya lambat dan tidak responsif terhadap urgensi di lapangan ANTARA NewsAntara News BantenANTARA News Sulteng. Masyarakat kehilangan rumah, rasa aman, dan ketenangan—sementara pemerintah hanya menunggu “hasil rekomendasi” yang datang terlambat.

Membangun Ketangguhan, Bukan Sekadar Reaksi

Apa yang diperlukan saat ini bukan sekadar bantuan sementara. Relokasi yang jauh tanpa dukungan logistik dan finansial hanyalah jebakan. Rehabilitasi perlu dilakukan dengan prioritas pada keamanan struktural dan aksesibilitas. Lebih dari itu, mitigasi bencana harus menjadi agenda serius: penataan ulang pemukiman di zona aman, edukasi kesadaran bencana, dana darurat yang bisa diakses cepat, dan kolaborasi lintas lembaga untuk pemantauan dini.

Pemerintah harus mengubah paradigma dari “memberi bantuan” ke “menjamin keselamatan dan masa depan”. Bantuan hari ini punya batas waktu—tetapi ketakutan akan kehancuran rumah bukanlah bencana sesaat. Mereka butuh bangunan yang tak hanya berdiri kuat, tetapi juga memberi ketenangan untuk tinggal, tidur, dan bermimpi tanpa cedera.

Memanggil Nurani, Mengembalikan Rasa Aman

Warga Lebak, yang tinggal di pegunungan, perbukitan, dan aliran sungai—jantung alam yang indah sekaligus rapuh—selama ini hanya berharap satu hal: agar tanah di bawah rumah mereka tidak bergerak membentuk jurang. Kini, saat rumah-rumah mereka sedang retak dan malam-malam penuh gemeretak, damai tertukar menjadi ketakutan akut.

Pemerintah—baik eksekutif maupun perencana—harus bergerak cepat dan konkret: selamatkan warga dari kehancuran rumah, selamatkan mereka dari ketakutan.

kompilasi dari berbagai sumber:

Berikut naskah editorial berdasarkan berita **“Bencana Pergerakan Tanah, Warga Lebak Dilanda Ketakutan”** (dipublikasikan Beritasatu, 9 September 2025):

---

## **Editorial: Rumah Runtuh, Harapan Gugur — Saat Rakyat Tetap Terabaikan di Tengah Bencana**

### **Kegagalan Relokasi dan Rehabilitasi**

Fenomena pergerakan tanah di Lebak bukan baru. Antara 2022–2024, berbagai laporan menyebut puluhan hingga ratusan rumah sudah terdampak, hanya sebagian kecil yang mendapatkan relokasi. Dari 41–42 rumah terdampak di Desa Sidomanik (Cimarga), mayoritas menolak relokasi karena lokasi baru terlalu jauh ([Antara News Banten][2]). Sementara di lokasi lain seperti Cidikit (Bayah), Penyaungan (Cihara), dan Neglasari (Cibeber), korban masih tinggal di pengungsian karena rumah rusak berat; logistik diberikan, tapi perumahan layak belum tersedia ([Antara News Banten][3]).

Walau BPBD berupaya membantu, termasuk penelitian teknis bersama PVMBG Bandung, prosesnya lambat dan tidak responsif terhadap urgensi di lapangan ([ANTARA News][4], [Antara News Banten][5], [ANTARA News Sulteng][6]). Masyarakat kehilangan rumah, rasa aman, dan ketenangan—sementara pemerintah hanya menunggu “hasil rekomendasi” yang datang terlambat.

### **Membangun Ketangguhan, Bukan Sekadar Reaksi**

### **Memanggil Nurani, Mengembalikan Rasa Aman**