JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sejumlah kejadian bencana yang terjadi dalam periode pemantauan 13 April 2026 pukul 07.00 WIB hingga 14 April 2026 pukul 07.00 WIB. Berdasarkan data Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat  BNPB, terdapat beberapa kejadian baru yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan angin kencang, serta bencana hidrometeorologi kering berupa kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kejadian baru yang pertama adalah banjir di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Minggu (12/4), akibat luapan Sungai Lusi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur di wilayah hulu dan sebagian besar wilayah Grobogan. Bencana ini telah berdampak pada 475 kepala keluarga dengan jumlah rumah terdampak mencapai 475 unit.

Wilayah yang terdampak meliputi Desa Karanganyar dan Kelurahan Purwodadi di Kecamatan Purwodadi, Desa Jono di Kecamatan Tawangharjo, Desa Boloh di Kecamatan Toroh, Desa Monggot di Kecamayan Geyer dan Desa Mojorebo di Kecamatan Wirosari. Hingga Senin (13/4), banjir dilaporkan berangsur surut.

Berikutnya, banjir juga terjadi di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, pada hari Senin (13/4), yang berdampak pada sekitar 230 kepala keluarga atau 832 jiwa, dengan 230 unit rumah terdampak.

Banjir ini terjadi Desa Sawang, Desa Rumintin dan Kelurahan Tambaranang, Kecamatan Tapin Selatan. Kondisi terkini menunjukkan genangan air mulai mengalami penurunan.

Selanjutnya, bencana angin kencang terjadi di dua wilayah. Di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, angin kencang menyebabkan 16 kepala keluarga di Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, terdampak dengan jumlah rumah terdampak sebanyak 16 unit.

Sementara itu, di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, angin kencang berdampak pada 40 jiwa dari 15 kepala keluarga (KK) serta 15 unit rumah pada Minggu (12/4). Peristiwa ini terjadi di Desa Sungai Batang dan Desa Tangkas, Kecamatan Martapura Barat. 

Selain kerusakan rumah, sejumlah pohon tumbang di tiga titik yang menyebabkan akses jalan terhambat. Gerak cepat tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, bersama lintas instansi terkait telah berhasil membuka akses kembali jalan yang sebelumnya sempat tertutup pohon tumbang. Situasi secara umum saat ini telah terkendali.

Di sisi lain, perkembangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau menunjukkan adanya penambahan luas area terdampak. Hingga 13 April 2026, luas lahan terbakar tercatat mencapai sekitar 3.456,23 hektare, dengan penambahan sekitar 4 hektare dari data sebelumnya. Status siaga darurat karhutla masih berlaku dan upaya penanganan terus dilakukan, termasuk pendampingan operasi modifikasi cuaca (OMC) oleh BNPB.

Berdasarkan prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), untuk dua hari ke depan, sebagian wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang, terutama di daerah dengan kondisi tanah labil dan sistem drainase yang kurang baik.

Di sisi lain, wilayah rawan karhutla seperti Riau dan sebagian Kalimantan diperkirakan mengalami kondisi cuaca panas dengan curah hujan rendah, sehingga meningkatkan potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.

Menyikapi kondisi tersebut, BNPB mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan langkah mitigasi. Untuk potensi banjir dan tanah longsor, masyarakat diharapkan rutin membersihkan saluran air, tidak membuang sampah sembarangan, serta meningkatkan kewaspadaan saat hujan dengan intensitas tinggi. Warga yang berada di daerah lereng atau tebing diimbau untuk segera mengungsi sementara apabila terjadi tanda-tanda pergerakan tanah.

Terkait angin kencang, masyarakat diimbau untuk memangkas ranting-ranting pohon yang berpotensi tumbang serta memperkuat struktur atap rumah.

Sementara itu, dalam menghadapi potensi karhutla, masyarakat di wilayah rawan diminta untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, meningkatkan patroli mandiri, serta segera melaporkan apabila ditemukan titik api. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan juga diharapkan terus memperkuat koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan darurat guna meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat.

Abdul Muhari, Ph.D. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Jakarta, 10 April 2026 - Fenomena Godzilla El Nino yang terjadi saat ini menyebabkan kondisi kekeringan yang tinggi dan panjang. Hingga Maret 2026, BMKG mencatat sekitar 7% dari Zona Musim (ZOM) di Indonesia telah memasuki fase kemarau. Sebagian besar wilayah di Indonesia diprediksi akan mulai memasuki musim kemarau pada bulan April, Mei dan Juni 2026. Menurut analisa WALHI, terdapat beberapa wilayah yang mengalami kekeringan sedang, berat dan bahkan ekstrem. Wilayah yang paling rentan terhadap kekeringan saat El Nino berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur serta Kalimantan.

Musdalifah, Pengkampanye Pangan dan Ekosistem Esensial Eksekutif Nasional WALHI menyampaikan “ketika terjadi El Nino kondisi kekeringan semakin ekstrem yang berdampak pada krisis air bersih, gagal panen dan mengalami krisis pangan”. 

Di sisi lain, sistem pangan di Indonesia masih sangat bergantung pada impor pangan, data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari-Maret 2025, menyebutkan bahwa Indonesia mengimpor hingga 13.629 ton komoditas pangan. 

“Paradigma pembangunan hari ini yang ekstraktif dan eksploitatif telah menyebabkan alih fungsi lahan pertanian produktif ke lahan perkebunan monokultur, pembangunan infrastruktur dan mega proyek investasi lainnya, termasuk di sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia, yang notabenenya merupakan wilayah kelola rakyat dan sumber pangan utama untuk menopang ketercukupan pangan” kata Musdalifah.

Kekeringan dan fenomena El Nino memberikan dampak serius terhadap produksi pangan di Indonesia, terutama melalui penurunan curah hujan dan peningkatan risiko kekeringan. Secara historis, El Nino pada tahun 1997/1998 menyebabkan penurunan produksi padi sebesar 3,6 persen dibandingkan tahun 1997 dan hingga 6 persen dibandingkan tahun 1996. Krisis saat itu tidak hanya menekan produksi, tetapi juga memicu lonjakan harga pangan yang memperburuk krisis ekonomi nasional. Sementara, El Nino tahun 2024 menyebabkan penurunan produksi beras sebesar 2,28 juta ton pada periode Januari hingga April, atau turun 17,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, Badan Pangan Nasional, menyampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama komisi IV DPR RI, bahwa Indonesia dalam menghadapi fenomena El Nino telah menyediakan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 4,6 juta ton perhari.

Ifha juga menambahkan “dalam konteks pemenuhan hak atas pangan yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan, tidak hanya bicara soal ketersediaan, tetapi juga perlu memastikan sejauh mana masyarakat khususnya kelas ekonomi ke bawah bahkan miskin dapat menjangkaunya, serta memastikan kelayakan pangan untuk dikonsumsi”

Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB menyatakan bahwa hak atas pangan yang layak terwujud jika setiap laki-laki, perempuan dan anak-anak, baik sendiri atau dalam bersama dengan orang lain dalam masyarakat, memiliki akses fisik dan ekonomi sepanjang waktu terhadap pangan yang layak atau cara untuk pengadaannya. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan mengurangi kelaparan sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, bahkan saat terjadi bencana alam ataupun bencana lainnya.