Dalam pertemuan Pokja Bencana Oktober 2015 ini dibahas tentang pemantapan konsep hospital disaster plan (HDP) yang disampaikan oleh dr. Hendro Wartatmo, SpB, KBD. Dalam diskusi ini, Hendro menyampaikan pentingnya pemantapan konsep hospital disaster plan karena masih ada kerancuan tentang konsep hospital disaster plan itu sendiri. Ada yang beranggapan bahwa HDP adalah Hospital Incident Command System (HICS), dan ada juga yang beranggapan bahwa HDP adalah Hospital Preparedness of Emergency and Disaster (HOPE). Apakah HDP sama dengan HOPE dan HICS?. dr Hendro menegaskan bahwa HDP adalah serangkaian prosedur (SOP) yang disiapkan sebelum terjadi bencana, untuk dilakukan apabila bencana terjadi, HOPE adalah ilmu untuk menyusun SOP, sedangkan HICS adalah sistem komando yang merupakan bagian dari HDP.
 
Agar respon bencana dapat maksimal, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah menyusun SOP all hazard dan SOP specific Hazard. SOP mencakup: ragam kegiatan, siapa yang melaksanakan, logistik serta sistem komando. Dalam pelaksanaan HDP selama ini ada kerancuan tentang siapa yang seharusnya menyusun SOP Penanggulangan Bencana. Dalam pelaksanaannya selama ini, SOP dibuat oleh tim penanggulangan bencana, padahal SOP ini seharusnya disusun oleh emergency program manager dan timnya.

Kerancuan berikutnya adalah apakah perlu dibuat organisasi baru? dr. Hendro menekankan bahwa di dalam HDP tidak ada organisasi baru yang dibentuk. Dalam kondisi tanggap darurat  yang dijalankan adalah Incident Command System (ICS). Perbedaan mendasar yang bisa disimak antara sebuah organisasi dan ICS antara lain:

Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah organisasi rumah sakit dapat dipakai pada saat bencana? Jawabannya adalah tidak dapat, mengapa? Faktanya, karena berhubungan dengan kapasitas. Apakah organisasi RS dapat menangani korban bencana yang melebihi kapasitas rumah sakit? Apakah organisasi RS dapat bekerja 24 jam?.

Di akhir pemaparannya dr Hendro menyampaikan bagaimana langkah menyusun HDP yang meliputi: menentukan emergency program manager dan tim, melakukan analisis risiko bencana, memetakan SDM dan menyusun SOP (Oktomi Wijaya).

Pada 21 September lalu telah diselenggarakan workshop finalisasi  draft Pergub tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Bencana di DIY. Selama hampir tiga bulan draft Pergub beserta lampiran SOP-nya dirumuskan oleh tim ahli (Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, Pusat Kebijakan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran UGM dan AKSARA Yogyarakat) dan instansi terkait (Dinas Kesehatan, BPPM DIY, Dinas Sosial, BPBD, BKKBN, IBI dan lainya) untuk penyempurnaan naskah draft dan SOP Pergub ini.

Latar belakang lahirnya draft Pergub ini adalah untuk menanggapi kekhawatiran kurang tertanganinya masalah-masalah kesehatan reproduksi pada situasi bencana karena masih banyak masyarakat yang menganggap hal ini merupakan masalah pribadi masing-masing. Selain itu, muncul kekhawatiran kasus-kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat pada situasi bencana. Sebenarnya pada akhir tahun 2014 lalu, kesehatan reproduksi telah masuk sebagai salah satu sub dalam Klaster Kesehatan dalam penanggulangan bencana. Sebagaimana diketahui bahwa penanggulangan bencana di Indonesia sejak 2014  awal telah ditetapkan menggunakan basis atau pendekatan klaster. Sederhananya pendekatan klaster adalah penyatuan dan berkolaborasinya berbagai instansi dan organisasi yang memiliki fungsi yang sama, salah satunya ada Klaster Kesehatan.

Melalui draft Pergub ini, dapat dikatakan Yogyakarta merupakan daerah pertama yang menginisiasi model pendekatan klaster untuk penyelenggaraan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam situasi bencana di daerah. Semoga draft ini cepat menjadi Pergub sehingga dapat menjadi model monitoring dan evalusi pelaksanaan sub klaster di daerah bagi pusat dan derah lainnya di Indonesia.