REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Mitigasi bencana di Provinsi Sulawesi Barat mesti diperkuat untuk mencegah dampak lebih besar, sesuai dengan arahan penanganan bencana dari pemerintah pusat, kata Sekretaris Daerah Sulbar Muhammad Idris.
"Perlu dibuat aturan penanganan bencana dan diutamakan pelaksanaan penanganan bencana di lapangan, pengendalian, dan penegakan standar penanganan bencana di lapangan," kata Idris.
Ia mengatakan kebijakan mengurangi risiko bencana harus terintegrasi, dilakukan di hulu, tengah, dan hilir, serta tidak boleh ada ego sektoral atau ego daerah.
"Semuanya harus saling mengisi dan saling menutup dan manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, kecepatan respons yang harus terus ditingkatkan, rencana kontigensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat," katanya.
Ia juga meminta edukasi dan literasi terkait dengan kebencanaan harus terus dilakukan mulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga dan menggelar simulasi bencana secara rutin di daerah yang rawan agar warga semakin siap menghadapi bencana.
Dia mengatakan Indonesia berada dalam 35 negara paling rawan bencana di mana dalam setahun terakhir 3.253 bencana terjadi di Indonesia dan kurang lebih sembilan bencana per hari.
Oleh karena itu, lanjutnya, pengalaman menghadapi bencana harus dijadikan kesempatan memperkokoh ketangguhan menghadapi bencana dan tanpa mengecilkan aspek lain dari manajemen penanggulangan bencana. Ia mengatakan kunci utama dalam mengurangi risiko bencana adalah aspek pencegahan dan mitigasi.