Bagaimana sistem kesehatan merespon bencana dapat diketahui dari perencanaan yang sudah disiapkan sebelum terjadi bencana (rencana kontingensi)? Semakin kuat perencanaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, maka semakin baik respon penanganan bencana. Berkaca dari pengalaman penanganan bencana di Indonesia, peran dinas kesehatan sebagai koordinator penanggulangan krisis kesehatan sangat penting dalam mengintegrasikan program - program internal, antar fasilitas kesehatan, termasuk lintas sektor yang berhubungan dengan sektor kesehatan. Pengorganisasian yang terencana, terintegrasi dengan organisasi sehari - hari dan siap digunakan pada saat terjadi situasi krisis. Pengorganisasian atau tim ini juga dikenal dengan tim bencana atau Disaster Health Managemen Teams/DHMTs. Pokja Bencana FK-KMK UGM mengangkat isu peran DHMTs dan Rencana Kontingensi ini pada Annual Scientific Meeting (ASM) yang akan diselenggarakan pada Selasa, 19 April 2022. Pada momen ini juga Pokja Bencana FK-KMK UGM mengajak Dinas Kesehatan untuk mendaftar pada "call for Dinkes Disaster Plan", dengan tujuan Dinas Kesehatan bisa menyampaikan disaster plan/renkon yang sudah disusun selama ini seperti apa.

Selengkapnya

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi kesiapsiagaan petugas badan mitigasi bencana dalam baik perkotaan maupun pedesaan sebagai zona kerentanan tinggi di Aceh, Indonesia, dalam menghadapi bencana. Studi cross-sectional ini mengadopsi kerangka kerja konseptual dari: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan, Organisasi (UNESCO)/Strategi Internasional untuk Pengurangan Bencana (ISDR) (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006), yang menjelaskan kajian kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana gempa dan tsunami. Kerangka kajian terdiri dari lima parameter kesiapsiagaan bencana, yaitu pengetahuan dan sikap terhadap menghadapi bencana, kebijakan dan pedoman, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini bencana dan mobilisasi sumber daya. Kerangka konseptual ini dikembangkan setelah tsunami 2004 melalui studi analisis di tiga provinsi di Indonesia (Aceh, Padang dan Bengkulu) yang mengalami gempa bumi dan tsunami. Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai pedoman dan sejalan dengan tujuan regional Badan Penanggulangan Bencana untuk mengurangi risiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, khususnya penyedia atau petugas dalam mengantisipasi bencana. Ada perbedaan yang signifikan dalam kesiapsiagaan bencana antara petugas dari perkotaan dan daerah pedesaan. Luas wilayah, aksesibilitas lokasi, jaringan komunikasi dan deteksi bencana dan fasilitas peringatan dapat dikaitkan dengan hasil. Artikel ini dipublikasikan pada 2021 di jurnal Emerald.

Selengkapnya