Reportase

Table Top Exercise (TTX) Public Health Emergency Operation Center (PHEOC)

di Daerah Istimewa Yogyakarta

Selasa-Rabu, 13-14 Agustus 2024

PKMK-Yogyakarta. Dalam membentuk ketahanan dan kesiapan dalam penanggulan bencana diperlukan adanya uji coba dokumen pedoman yang ada. Pada kesempatan kali ini, PKMK FK-KMK UGM bekerja sama dengan enters for Disease Control and Prevention (CDC) melaksanakan Table Top Exercise (TTX) Penanggulangan Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat (Public Health Emergency/PHE) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa-Rabu, 13-14 Agustus 2024.

A. Proses Persiapan

Sebelum melaksanakan uji coba TTX dilakukan beberapa persiapan agar kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan lancar. Proses persiapan uji coba TTX di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik karena semua pihak dapat memberikan masukan dan usulan yang membangun. Proses persiapan ini, terhitung sejak akhir Juli hingga awal Agustus 2024, dengan total 4 kali pertemuan yang menghasilkan:

1. Menentukan peran masing-masing tim penyusun sebagai panitia lokal, evaluator, dan observer
2. Menentukan jadwal pelaksanaan TTX
3. Pembuatan matriks skenario dan melengkapinya (membuat inject, menentukan alur pemain, SOP yang diujikan, peserta yang terlibat, hingga peralatan yang dibutuhkan)
4. Memastikan setiap peserta yang terlibat mendapatkan peran
5. Mengidentifikasi instansi dan jumlah peserta yang dilibatkan dalam TTX
6. Pembuatan kerangka acuan kegiatan dan draft undangan
7. Penentuan lokasi dan susunan acara kegiatan TTX
8. Menyusun alat evaluasi dan lembar jawab bagi peserta
9. Finalisasi teknis dan strategi pelaksanaan TTX

Selama kegiatan persiapan TTX, ditemukan bahwa dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki SOP khusus untuk menangani kasus yang masuk ke scenario. Sebagai gantinya, SOP atau pedoman yang akan digunakan adalah pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan juga Keputusan Gubernur. Kemudian ketika menilik dari pedoman yang ada, ternyata banyak lintas sektor yang akan terlibat dibandingkan dengan PHEOC itu sendiri. Namun untuk menghindari terlalu banyak pemain, akhirnya dari tim PKMK FK-KMK UGM memberikan solusi untuk mengutamakan lintas sector yang langsung berhubungan dengan PHEOC.

B. Tahap Pelaksanaan

Uji coba TTX dilaksanakan pada Selasa, 13 Agustus 2024 pukul 9.30-16.30 WIB di Hotel Alana Malioboro. Acara diawali dengan seremonial pembukaan. Sambutan pertama disampaikan oleh perwakilan dari Tim PKMK FK-KMK UGM, dr. Bella Donna, M.Kes, menyampaikan bahwa kegiatan uji coba TTX ini merupakan salah satu bentuk peningkatan kapasitas bagi PHEOC dan juga lintas sektor untuk dapat mempersiapkan ketahanan dan juga kesiapan dalam menghadapi kasus yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bella juga menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan yang terdiri dari akademisi, ahli, dan lintas sektor. Sambutan selanjutnya disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Setiyo Harini, S.KM, M.Kes, menyampaikan uji coba TTX ini dilaksanakan agar apa yang sudah dimiliki oleh daerah dan juga lintas sektor menjadi semakin sempurna. Kemudian Gunungkidul sudah memiliki One Health Crisis Center (OHCC), sehingga diharapkan setelah kegiatan TTX ini, akan muncul rekomendasi sebagai masukan untuk perbaikan tata kelola yang nantinya akan disesuaikan dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri yang terbaru. Terakhir pihaknya menyampaikan bahwa evaluasi yang ada akan menjadi finalisasi dengan lintas sector dan akan ada pertemuan untuk melakukan finalisasi akhir.

Pelaksanaan uji coba diawali dengan pengkondisian pemain, observer, dan juga evaluator. Fasiitator dalam uji cob aini ialah dr. Bella Donna, M.Kes.; Apt. Gde Yulian Yogadhita, M.Epid.; dan Happy R. Pangaribuan, MPH. Sedangkan notulen uji coba adalah dr. Alif Indiralarasati dan dr. Muhammad Alif Seswandhana. Tata letak ruang dibuat melingkar dengan lingkaran pertama diisi oleh pemain dan lingkaran kedua diisi oleh observer dan evaluator yang duduk secara acak agar para peserta dapat menjaga konfidensialitasnya dalam menjawab.

Uji coba TTX dibagi menjadi 3 fase, yakni pra krisis, krisis, dan resolusi. TTX kali ini mengangkat topik kasus antraks di Kabupaten Gunungkidul yang akan diperberat dengan kasus gempa bumi. Pedoman PHEOC yang diujikan kali ini banyak melibatkan lintas sektor dibandingkan komponen internal Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri. Tugas-tugas kelompok kerja serta alur koordinasi dan komunikasi menjadi fokus uji coba pedoman pada kesempatan kali ini. Tampak perbedaan dari pemain yang memiliki pedoman dan sudah pernah latihan sebelumnya dengan pemain yang belum memahami dokumen dan berpegang pada pengalaman selama ini. Namun dalam pelaksanaannya, jawaban dan diskusi yang dilontarkan pemain berjalan dengan sangat aktif dan hidup dikarenakan pemain yang diundang merupakan ahli pada bidang masing-masing.

Evaluator pada kegatan kali ini menghadirkan ahli dari multi sektor, yakni Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, One Health Collaborating Center (OHCC) DIY, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta, dan dr Citra Indriani (Pusat Kedokteran Tropis UGM). Sedangkan untuk observer kegiatan kali ini menghadirkan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan DIY, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan DIY, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Yogyakarta, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Yogyakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DIY.

TTX ditutup dengan After Action Review (AAR), yaitu sesi penyampaian hasil evaluasi dan hasil observasi yang berisi masukan, kesan, dan pesan terhadap jawaban dan alur diskusi hari ini. Semua input didokumentasi dan menjadi bahan evaluasi untuk mempersiapkan uji coba tahap selanjutnya, yaitu Field Training Exercise (FTX) yang bertujuan untuk menguji secara spesifik tugas dan fungsi setiap komponen dengan melakukan demonstrasi lapangan.

C. Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rapat evaluasi dari kegiatan TTX dilaksanakan pada hari selanjutnya yakni Rabu, 14 Agustus 2024. Rapat dihadiri oleh panitia lokal yang terdiri dari tim penyusun pedoman dan skenario serta tim PKMK FK-KMK UGM. Agenda yang dibahas pada pada rapat kali ini adalah:

1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan TTX berdasarkan hasil jawaban pemain serta koreksi oleh evaluator dan observer
2. Persiapan kegiatan FTX
   1. Menyamakan persepsi tujuan pelaksanaan FTX
   2. Menentukan jadwal rapat rutin persiapan FTX
   3. Menentukan fase-fase FTX, detail skenario, dan pemain yang diundang
   4. Menentukan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan

Koordinasi selanjutnya dari pembahasan kali ini kemudian dilakukan melalui grup WhatsApp dan rapat rutin secara daring hingga mendekati hari H.

Reporter: dr. Muhammad Alif Seswandhana (Divisi Manajemen Bencana Kesehatan, PKMK UGM)

Reportase

Diskusi Publik Rencana Kesiapsiagaan

Subklaster Kesehatan Reproduksi Menghadapi Situasi Krisis Kesehatan di Provinsi DIY dan Provinsi NTT

12 Juli 2024

Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Diskusi publik yang ke-2 draft rencana kesiapsiagaan subklaster kesehatan reproduksi menghadapi situasi krisis kesehatan di Provinsi NTT dibuka dan ditutup oleh Iwan Martino Pellokila, S.Sos. selaku kepala bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Terkait upaya penyusunan rencana kontijensi/ disaster plan untuk kesehatan reproduksi (Kespro) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur, yang dilakukan oleh Yayasan Kerti Praja, Dinas Kesehatan DIY dan Dinas Kesehatan NTT atas dukungan dari Kementerian Kesehatan dan UNFPA Indonesia, telah dilakukan technical support dan diskusi publik draft Rencana Kontijensi/ Disaster Plan PPAM Kespro.

Provinsi DIY

Diskusi publik untuk dokumen renkon PPAM Provinsi DIY dilaksanakan pada Jumat (12/7/2024) di Ingkung Grobog, acara ini dihadiri oleh Julianto Wibowo, S.T., selaku perwakilan BPBD DIY; dr. Gregorius Anung Trihadi, MPH. selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan; Setiyo Harini, SKM., M.Kes yang merupakan Kepala Bidang Pengendalian Penyakit; Endang Pamungkasiwi, SKM., M.Kes. selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan dr. Prahesti Fajarwati selaku Kepala Seksi Kesga Gizi dan Keswa, perwakilan Dinkes Provinsi DIY.

Sementara dari pemerintah pusat yang hadir adalah dr. Astuti, MKKK., Ketua Tim Kerja Kelompok Rentan di Direktorat UPL bersama Indah Nugraheni Mardhika, SKM, MSc.PH., dan drg Wara Pertiwi, M.Kes., Vanda Roza, S.Kom., MKM yang merupakan perwakilan Pusat Krisis Kesehatan. Fasilitator dari Yayasan Kerti Praja (YKP) Dinar Saurmauli Lubis, SKM., MPH., PhD., dan Rini Handayani, SE. Acara diawali dengan presentasi terkait rencana kontijensi dari BPBD DIY dilanjutkan dengan dokumen Dinkes Disaster Plan Provinsi DIY dari dr. Anung yang dilanjutkan dengan diskusi publik mengkaji dokumen renkon PPAM yang telah disusun oleh Dinkes DIY difasilitasi oleh YKP dipandu oleh apt.Gde Yulian, M.Epid dari PKMK FK-KMK UGM.

Gambar 1: Pendekatan yang digunakan dalam dokumen ini adalah all-hazard approach dan multi hazard, bukan single-hazard sebagaimana seharusnya rencana kontijensi sehingga disepakati untuk mengganti nama dokumen menjadi rencana kesiapsiagaan subklaster kesehatan reproduksi dalam menghadapi situasi krisis kesehatan

Beberapa masukan dari BPBD dan Pusat Krisis Kesehatan terkait terminologi penamaan dokumen, karena BPBD DIY memiliki beberapa dokumen rencana kontijensi, kemudian intervensi kebijakan dan strategi subklaster kespro di lapangan relatif serupa untuk satu ancaman bencana dengan ancaman yang lain dan antisipasi ke depan adalah ancaman bencana maupun krisis kesehatan multi hazard. Kemudian dokumen ini disepakati dengan nama “Rencana Kesiapsiagaan Subklaster Kesehatan Reproduksi Menghadapi Situasi Krisis Kesehatan”. Dinkes DIY sudah memiliki “Dinkes Disaster Plan” yang mengatur aktivasi klaster kesehatan menjadi HEOC sehingga memudahkan rencana kesiapsiagaan subklaster kespro untuk mengadaptasi kebijakan dan strategi untuk disesuaikan dengan SOP-SOP yang ada di dokumen HEOC.

Provinsi NTT

Sementara untuk diskusi publik, dokumen renkon PPAM Provinsi NTT dilaksanakan pada Selasa (16/7/2024) di Wisma Harapan Jaya, acara ini dihadiri oleh Ir. Cornelis Wadu, M.Si., selaku perwakilan BPBD NTT, Dr. Yusi selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesejahteraan Sosial Tuna Netra / Panti Hit Bia Oepura, Iwan Martino Pellokila, S.Sos., Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan apt. Yuli Ledoh, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagai perwakilan dari Dinkes Provinsi NTT. Sementara dari pemerintah pusat yang hadir adalah Akbar Nugroho Sitanggang, SKM dan Putri dari Direktorat UPL bersama Arti Novelia, SKM Perwakilan Pusat Krisis Kesehatan. Fasilitator dari Yayasan Kerti Praja (YKP) Dinar Saurmauli Lubis, SKM., MPH., PhD., dan Rini Handayani, SE serta Elisabeth Sidabutar sebagai perwakilan UNFPA. Acara diawali dengan presentasi terkait rencana kontingensi dari BPBD DIY dilanjutkan dengan dokumen Dinkes Disaster Plan Provinsi DIY dari apt.Yuli yang dilanjutkan dengan diskusi publik mengkaji dokumen renkon PPAM yang telah disusun oleh Dinkes DIY difasilitasi oleh YKP dipandu oleh apt.Gde Yulian, M.Epid dari PKMK FK-KMK UGM.

Gambar 2: Hierarki interoperabilitas rencana kontingensi sub-sub klaster dengan rencana kontingensi klaster penanggulangan bencana serta rencana kontingensi milik BPBD yang sejatinya adalah bagian tak terpisahkan

Hal senada juga disampaikan tim dari BPBD dan Pusat Krisis Kesehatan dalam diskusi, yaitu terkait terminologi penamaan dokumen, dokumen ini kemudian juga disepakati untuk dinamai sebagai “Rencana Kesiapsiagaan Subklaster Kesehatan Reproduksi Menghadapi Situasi Krisis Kesehatan”, namun yang menjadi tantangan di NTT adalah karena Dinkes belum memiliki “Dinkes Disaster Plan” sehingga rencana kesiapsiagaan subklaster kespro perlu mengidentifikasi kebijakan dan strategi dan SOP-SOP yang dibutuhkan untuk diintegrasikan dengan dokumen HEOC. Seperti halnya di level nasional, di level provinsi penyusunan regulasi pun berkejaran atau tunggu-menunggu satu dengan yang lain, SOTK baru Dinas Kesehatan akan disusun di akhir tahun karena pemisahan Dinkes dengan Dukcapil.

Rencana tindak lanjut setelah pertemuan ini akan ada latihan gladi ruang atau table top exercise menggunakan skenario bencana BPBD setempat di pertengahan Agustus dan akhir September 2024 dan akan melibatkan akademisi sebagai pengendali.

Reporter: apt. Gde Yulian, M.Epid. dan Faiz Pratama, SKM.

Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM