Reportase
Diskusi Publik Rencana Kesiapsiagaan
Subklaster Kesehatan Reproduksi Menghadapi Situasi Krisis Kesehatan di Provinsi DIY dan Provinsi NTT
12 Juli 2024
Dokumentasi PKMK FK-KMK UGM: Diskusi publik yang ke-2 draft rencana kesiapsiagaan subklaster kesehatan reproduksi menghadapi situasi krisis kesehatan di Provinsi NTT dibuka dan ditutup oleh Iwan Martino Pellokila, S.Sos. selaku kepala bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Provinsi NTT.
Terkait upaya penyusunan rencana kontijensi/ disaster plan untuk kesehatan reproduksi (Kespro) di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur, yang dilakukan oleh Yayasan Kerti Praja, Dinas Kesehatan DIY dan Dinas Kesehatan NTT atas dukungan dari Kementerian Kesehatan dan UNFPA Indonesia, telah dilakukan technical support dan diskusi publik draft Rencana Kontijensi/ Disaster Plan PPAM Kespro.
Provinsi DIY
Diskusi publik untuk dokumen renkon PPAM Provinsi DIY dilaksanakan pada Jumat (12/7/2024) di Ingkung Grobog, acara ini dihadiri oleh Julianto Wibowo, S.T., selaku perwakilan BPBD DIY; dr. Gregorius Anung Trihadi, MPH. selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan; Setiyo Harini, SKM., M.Kes yang merupakan Kepala Bidang Pengendalian Penyakit; Endang Pamungkasiwi, SKM., M.Kes. selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan dr. Prahesti Fajarwati selaku Kepala Seksi Kesga Gizi dan Keswa, perwakilan Dinkes Provinsi DIY.
Sementara dari pemerintah pusat yang hadir adalah dr. Astuti, MKKK., Ketua Tim Kerja Kelompok Rentan di Direktorat UPL bersama Indah Nugraheni Mardhika, SKM, MSc.PH., dan drg Wara Pertiwi, M.Kes., Vanda Roza, S.Kom., MKM yang merupakan perwakilan Pusat Krisis Kesehatan. Fasilitator dari Yayasan Kerti Praja (YKP) Dinar Saurmauli Lubis, SKM., MPH., PhD., dan Rini Handayani, SE. Acara diawali dengan presentasi terkait rencana kontijensi dari BPBD DIY dilanjutkan dengan dokumen Dinkes Disaster Plan Provinsi DIY dari dr. Anung yang dilanjutkan dengan diskusi publik mengkaji dokumen renkon PPAM yang telah disusun oleh Dinkes DIY difasilitasi oleh YKP dipandu oleh apt.Gde Yulian, M.Epid dari PKMK FK-KMK UGM.
Gambar 1: Pendekatan yang digunakan dalam dokumen ini adalah all-hazard approach dan multi hazard, bukan single-hazard sebagaimana seharusnya rencana kontijensi sehingga disepakati untuk mengganti nama dokumen menjadi rencana kesiapsiagaan subklaster kesehatan reproduksi dalam menghadapi situasi krisis kesehatan
Beberapa masukan dari BPBD dan Pusat Krisis Kesehatan terkait terminologi penamaan dokumen, karena BPBD DIY memiliki beberapa dokumen rencana kontijensi, kemudian intervensi kebijakan dan strategi subklaster kespro di lapangan relatif serupa untuk satu ancaman bencana dengan ancaman yang lain dan antisipasi ke depan adalah ancaman bencana maupun krisis kesehatan multi hazard. Kemudian dokumen ini disepakati dengan nama “Rencana Kesiapsiagaan Subklaster Kesehatan Reproduksi Menghadapi Situasi Krisis Kesehatan”. Dinkes DIY sudah memiliki “Dinkes Disaster Plan” yang mengatur aktivasi klaster kesehatan menjadi HEOC sehingga memudahkan rencana kesiapsiagaan subklaster kespro untuk mengadaptasi kebijakan dan strategi untuk disesuaikan dengan SOP-SOP yang ada di dokumen HEOC.
Provinsi NTT
Sementara untuk diskusi publik, dokumen renkon PPAM Provinsi NTT dilaksanakan pada Selasa (16/7/2024) di Wisma Harapan Jaya, acara ini dihadiri oleh Ir. Cornelis Wadu, M.Si., selaku perwakilan BPBD NTT, Dr. Yusi selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesejahteraan Sosial Tuna Netra / Panti Hit Bia Oepura, Iwan Martino Pellokila, S.Sos., Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan apt. Yuli Ledoh, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan sebagai perwakilan dari Dinkes Provinsi NTT. Sementara dari pemerintah pusat yang hadir adalah Akbar Nugroho Sitanggang, SKM dan Putri dari Direktorat UPL bersama Arti Novelia, SKM Perwakilan Pusat Krisis Kesehatan. Fasilitator dari Yayasan Kerti Praja (YKP) Dinar Saurmauli Lubis, SKM., MPH., PhD., dan Rini Handayani, SE serta Elisabeth Sidabutar sebagai perwakilan UNFPA. Acara diawali dengan presentasi terkait rencana kontingensi dari BPBD DIY dilanjutkan dengan dokumen Dinkes Disaster Plan Provinsi DIY dari apt.Yuli yang dilanjutkan dengan diskusi publik mengkaji dokumen renkon PPAM yang telah disusun oleh Dinkes DIY difasilitasi oleh YKP dipandu oleh apt.Gde Yulian, M.Epid dari PKMK FK-KMK UGM.
Gambar 2: Hierarki interoperabilitas rencana kontingensi sub-sub klaster dengan rencana kontingensi klaster penanggulangan bencana serta rencana kontingensi milik BPBD yang sejatinya adalah bagian tak terpisahkan
Hal senada juga disampaikan tim dari BPBD dan Pusat Krisis Kesehatan dalam diskusi, yaitu terkait terminologi penamaan dokumen, dokumen ini kemudian juga disepakati untuk dinamai sebagai “Rencana Kesiapsiagaan Subklaster Kesehatan Reproduksi Menghadapi Situasi Krisis Kesehatan”, namun yang menjadi tantangan di NTT adalah karena Dinkes belum memiliki “Dinkes Disaster Plan” sehingga rencana kesiapsiagaan subklaster kespro perlu mengidentifikasi kebijakan dan strategi dan SOP-SOP yang dibutuhkan untuk diintegrasikan dengan dokumen HEOC. Seperti halnya di level nasional, di level provinsi penyusunan regulasi pun berkejaran atau tunggu-menunggu satu dengan yang lain, SOTK baru Dinas Kesehatan akan disusun di akhir tahun karena pemisahan Dinkes dengan Dukcapil.
Rencana tindak lanjut setelah pertemuan ini akan ada latihan gladi ruang atau table top exercise menggunakan skenario bencana BPBD setempat di pertengahan Agustus dan akhir September 2024 dan akan melibatkan akademisi sebagai pengendali.
Reporter: apt. Gde Yulian, M.Epid. dan Faiz Pratama, SKM.
Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK-KMK UGM
