Penanganan bencana selama ini lebih berfokus pada bencana alam saja, sementara bencana non alam seperti pandemik COVID-19 akan terus mengancam kehidupan manusia. Potensi terjadinya bencana ini tidak dapat diprediksi sehingga perlu diantisipasi dengan memperkuat sistem manajemen penanganan bencana sektor kesehatan. Sektor kesehatan harus siap dari segi kebijakan, pengorganisasian, perencanaan, implementasi dan evaluasi program penanganan bencana. Sudah saatnya dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas memperkuat kapasitas penanganan bencana melalui satu perencanaan penanggulangan bencana yang operasional. Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK - KMK UGM ikut serta dalam kegiatan Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) yang akan dilaksanakan pada November 2020. Pada Pre Fornas JKKI, Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK - KMK UGM akan menyelenggarakan workshop online penyusunan rencana penanggulangan bencana dan krisis kesehatan di dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas. Diharapkan melalui workshop ini dapat mendukung dinas kesehatan, rumah sakit dan puskesmas dalam menyusun dan mengoperasikan dokumen rencana penanggulangan bencana.

Agenda Kegiatan :

Seminar dan Workshop Online “Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Puskesmas (Puskesmas Disaster Plan)”
Hari/Tanggal          : Seni - Selasa / 26-27 Oktober Oktober 2020
Waktu                  : 09.00 – 12.00 WIB

SELENGKAPNYA

Seminar dan Workshop Online “Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Rumah Sakit (Hospital Disaster Plan)”
Hari/Tanggal          : Senin - Selasa/ 2 - 3 November 2020
Waktu                     : 09.00 – 12.00 WIB

SELENGKAPNYA

Seminar dan Workshop Online “Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan di Daerah (Dinkes Disaster Plan)”
Hari/Tanggal          : Rabu - Kamis/ 4 - 5 November 2020
Waktu                     : 09.00 – 12.00 WIB

SELENGKAPNYA

Seluruh rumah sakit yang telah terakreditasi sudah pasti memiliki perencanaan penanggulangan bencana untuk rumah sakit atau Hospital Disaster Plan (HDP). Namun, karena nilai untuk HDP hanya 20 persen dan bisa lolos tanpa membuat perencanaan, tidak jarang rumah sakit hanya membuat dokumen dan tidak mensosialisasikannya ke seluruh staf. Lebih lanjut, RS sering tidak menjadikan ancaman bencana sebagai budaya yang harus dikenal dan diantisipasi oleh rumah sakit. Oleh karena itu, jika terjadi bencana internal atau pun kedatangan korban eksternal, atau mengirimkan tim ke daerah bencana atau mengalami bencana alam, rumah sakit mengalami kesulitan dalam aplikasi HDP

SELENGKAPNYA